Tanah yang dibeli PT APR itu ternyata tidak memiliki akses ke jalan umum dan harus melewati tanah milik PT Megapolitan. Bahkan, berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, masih ada bagian tanah yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PT Megapolitan yaitu SHM nomor 46 dan 47 atas nama Sujono Barak Rimba.
KOMPAS.com -Sukendro, pemilik tanah yang membangun tembok dan menutup akses jalan mengaku akan musyawarah dengan ketiga anaknya. Pasalnya, tanah miliknya yang sekarang dibangun tembok tersebut sudah menjadi hak waris anak bungsunya. "Memang tanah yang di situ sudah menjadi hak anak terakhir. Tapi nanti saya musyawarah dulu sama tiga anak saya.
Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah dibagi menjadi dua, yaitu: a. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum b. Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah sebagai objek dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Hak negara menguasai tanah yang dimaksud di atas ditentukan adanya
Setelah semua urusan administrasi dan biaya saya selesaikan, lalu saya balik nama SHM menjadi nama saya di BPN. Masalah timbul ketika saya mau menempati rumah tersebut. Pemilik lama melakukan perlawanan dan melakukan blokir terhadap SHM saya dan menggugat saya ke pengadilan atas kepemilikan hak tanah yg tidak sah atau melanggar hukum. 1.
Kata Kunci: Penutupan Akses, Hak Atas Tanah. Hukum Agraria mengatur tentang bagaimana penguasaan tanah yang benar di Indonesia, Hukum Agraria dibentuk untuk memberikan aturan yang kejelasan hukum mengenai penguasaan tanah dimana dalam hukum agraria disebutkan
Jalan Tol. Jalan raya. Jalan Tol Padang–Sicincin adalah Jalan tol Trans Sumatera bagian sirip dari Tol Padang Pekanbaru yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau dengan total panjang 36,6 KM. Jalan Tol ini mulai di bangun Pada Bulan Februari tahun 2018 [1] yang menghubungkan kota Padang dengan Sicincin yang berada di Kabupaten Padang Pariaman.
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
. 1il9cmjeoy.pages.dev/521il9cmjeoy.pages.dev/91il9cmjeoy.pages.dev/2081il9cmjeoy.pages.dev/2111il9cmjeoy.pages.dev/4661il9cmjeoy.pages.dev/361il9cmjeoy.pages.dev/721il9cmjeoy.pages.dev/122
hak pemilik tanah atas akses jalan